Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Mahmudah, Putri (2025) Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

[img] Text
1519104_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf

Download (1MB)
[img] Text
1519104_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
1519104_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
Official URL: http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/

Abstract

Politik hukum dapat diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah sebab politik hukum merupakan upaya penerapan pembangunan hukum nasional. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara. Namun dalam faktanya masih banyak pembangunan daerah Kota Pekalongan yang belum tercapai sesuai RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 di antaranya masih meningkatnya penganggura terbuka dan banjir yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2021. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembangunan daerah Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada peraturan daerah, peran Pemerintah Daerah , serta pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan daerah telah melaksanakan beberapa upaya menurunkan TPT di Kota Pekalongan dan mitigasi struktural untuk mengurangi luas genangan banjir rob di antaranya melalui pembangunan tanggul sungai dan pantai, pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa, peninggian maupun perbaikan jalan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan. Namun, Program pembangunan infrastrukur pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan dinilai kurang berhasil melihat kenyataan yang terjadi dilapangan masih terjadinya banjir di kota Pekalongan pada tahun 2016-2021 (belum adanya penurunan banjir secara signifikan dan tidak sesuai dengan target RPJMD kota Pekalongan tahun 2016-2021) sehingga tidak tercapainya xvi kesehjateraan masyarakat dan berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat Pekalongan. Kata kunci : Politik Hukum, Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Supervisor:
ContributionSupervisorNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorDiniyanto, AyonUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Politik Hukum, Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
Subjects: 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam
300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara
Depositing User: UIN Gus Dur Fasya
Date Deposited: 21 Jul 2025 06:31
Last Modified: 21 Jul 2025 06:31
URI: http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/15301

Actions (login required)

View Item View Item