Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan

Fuadiah, Fiqi (2025) Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519076_COVER_BAB I DAN BAB Vpdf.pdf Download (1MB)
	Text 1519076_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1519076_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fiqi Fuadiah, 2025, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pendidikan Inklusif, Disabilitas, Kabupaten Pekalongan. Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk belajar bersama dalam satu sistem pendidikan yang sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan menjadi penting untuk dikaji mengingat adanya komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas serta menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat pelaksana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada peraturan daerah, peran Dinas Pendidikan, serta praktik di beberapa sekolah inklusi di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana prasarana. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya guru pendamping khusus, serta belum meratanya pelatihan dan fasilitas di seluruh sekolah. Dinas Pendidikan telah menunjuk beberapa sekolah inklusi dan memberikan pelatihan kepada guru, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, seluruh variabel implementasi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, pelaksanaan masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural yang kompleks.

Actions (login required)

View Item