Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Pambayun, Uswatun Diah (2025) Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521119_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521119_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521119_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023, serta mengidentifikasi akibat hukum dari pelaksanaannya yang belum sepenuhnya akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan akuntabilitas publik dan secara praktis menjadi masukan perbaikan bagi tata kelola kinerja pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber dari bagian organisasi, dan bagian administrasi pembangunan, di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan antara teori akuntabilitas publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan regulasi yang berlaku, untuk menjelaskan hubungan antara pelaksanaan SAKIP dan penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan secara administratif, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2022 dan 2023 masih mencatat lemahnya evaluasi internal, belum optimalnya integrasi indikator, serta ketidakterpenuhinya prinsip SMART dalam dokumen kinerja. Akibat hukumnya antara lain berupa potensi maladministrasi, sanksi administratif, serta risiko ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaksanaan SAKIP yang belum akuntabel menjadi penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item