Himam, M. Rofiul (2025) Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
![[img]](http://etheses.uingusdur.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1520078_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (864kB) |
|
Text
1520078_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
1520078_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fokus penelitian terletak pada bagaimana dinamika kekuasaan dan arah politik memengaruhi substansi regulasi pertambangan, serta akibat hukumnya terhadap tata kelola sumber daya alam dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik pada saat pengesahan Undang Undang Minerba cenderung otoriter, yang ditandai oleh dominasi eksekutif dalam proses legislasi, minimnya partisipasi publik, serta sentralisasi kewenangan yang mengabaikan prinsip desentralisasi. Hal ini menghasilkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis, dengan ciri pembentukan yang sentralistik, substansi hukum yang positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Akibat hukum dari hal ini adalah melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, terbatasnya ruang demokrasi hukum, serta meningkatnya potensi konflik agraria dan lingkungan di daerah. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang Undang Minerba dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif, serta peneguhan kembali prinsip keadilan ekologis dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor: |
|
||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Abrar, Ahmad N. “Politik Hukum Pertambangan dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia.” “Jurnal Program Magister Hukum UI” 2, no. 1 (2022): 13–28. Al Idrus, Nur Fadilah. “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan UU Minerba.” “Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan” 3, no. 2 (2022): 114–127. Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”. Sinar Grafika, 2021. Assilah, Annisa Thurfah, dan Heru Sugiyono. “Kepastian Hukum IUPK.” (2020): 978– 979. Chandra, M. Jeffri Arlinandes. “Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia”. Zigie Utama, 2022. Ennadrianita, Fina, Isharyanto, dan I. G. A. K. R. Handayani. “Politik Hukum Pertambangan Saat Berlaku UU No. 23 Tahun 2014.” “Jurnal Ilmiah Hukum” 15, no. 1 (2021). Eritson, Muhammad. “Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum.” Diakses 31 Maret 2020. https://eriton.staff.unja.ac.id/2020/03/31/konfigurasi-politik-dankarakter-produk-hukum.com. Gosal, Risaldi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal.” Tesis, Universitas Sam Ratulangi, 2024. Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda. “Analisis UU No. 3 Tahun 2020 Berdasarkan SDGs.” “Jurnal Hukum Lex Generalis” 3, no. 11 (2022): 871–891. Hadi, Solikhul. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum.” “Addin” 9, no. 2 (2015): 383–400. Herman, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan.” “Halu Oleo Legal Research” 4, no. 1 (2022): 261–275. Illahi, Armadani Rizki. “Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya.” “Justitia” 9, no. 3 (2022): 1436–1444. Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010”. Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021”. Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. | ||||||||
| Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara | ||||||||
| Depositing User: | UIN Gus Dur Fasya | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Jul 2025 08:26 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Jul 2025 08:26 | ||||||||
| URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/15334 |
Actions (login required)
 |
View Item |
