Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Himam, M. Rofiul (2025) Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520078_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (864kB)
	Text 1520078_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520078_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fokus penelitian terletak pada bagaimana dinamika kekuasaan dan arah politik memengaruhi substansi regulasi pertambangan, serta akibat hukumnya terhadap tata kelola sumber daya alam dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik pada saat pengesahan Undang Undang Minerba cenderung otoriter, yang ditandai oleh dominasi eksekutif dalam proses legislasi, minimnya partisipasi publik, serta sentralisasi kewenangan yang mengabaikan prinsip desentralisasi. Hal ini menghasilkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis, dengan ciri pembentukan yang sentralistik, substansi hukum yang positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Akibat hukum dari hal ini adalah melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, terbatasnya ruang demokrasi hukum, serta meningkatnya potensi konflik agraria dan lingkungan di daerah. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang Undang Minerba dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif, serta peneguhan kembali prinsip keadilan ekologis dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Actions (login required)

View Item