Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan.

Hanif, Muhammad Rifki (0021) Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1118136_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1118136_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 1118136_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) | Request a copy

Abstract

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dampak bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan diberikan hak ex officio. Hak ini diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar hakim dapat berfungsi sebagai penjamin keadilan menyeluruh bagi perempuan (total justice), peraturan ini dibuat untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan termasuk melindungi hak-haknya pasca terjadinya perceraian. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hak ex officio hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dari hakim di Pengadilan Agama Pekalongan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder mengambil dari inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain : (1) hakim secara aktif menggunakan hak ex officio untuk menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah ‘‘‘iddah, mut’ah, dan hadhanah, meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak perempuan. Hak ex officio menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi perempuan. Namun, implementasinya masih bergantung pada inisiatif dan sensitivitas hakim, sehingga perlu ada penguatan pelatihan dan pengawasan agar PERMA No. 3 Tahun 2017 ini benar-benar efektif. (2) Faktor yang menghambat hakim dalam mengimplementasikan hak ex officio pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, yaitu Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, ada faktor pendukungnya, yaitu pihak Pemohon (cerai talak) secara kooperatif memberikan kesanggupan nafkah, sehingga meskipun tidak dimintakan hakim.

Actions (login required)

View Item