Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024

Salimah, Nadiatus (2025) Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521009_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1521009_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 1521009_LAMPIRANpdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan dalam pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2019–2024, terutama terkait keterlambatan PAW akibat lambannya pembuatan akta kematian oleh keluarga anggota DPRD yang meninggal. Kondisi ini menimbulkan kekosongan jabatan yang berdampak pada fungsi legislatif. Rumusan masalah mencakup bagaimana rekonstruksi hukum PAW dan akibat hukumnya terhadap tata kelola kelembagaan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi persoalan hukum dalam mekanisme PAW dan menawarkan solusi rekonstruktif. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dalam hukum tata negara dan manfaat praktis bagi DPRD serta partai politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, sementara data sekunder berasal dari peraturan dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif untuk memahami praktik PAW di lapangan dan kecocokannya dengan norma hukum seperti UU No. 17 Tahun 2014 dan PKPU No. 6 Tahun 2017 dan PP No 12 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi PAW di DPRD Kota Pekalongan, khususnya soal ketentuan waktu dan prosedur administratif. Salah satu temuan utama adalah lambatnya pembuatan akta kematian yang menghambat PAW, sementara regulasi belum secara sistemik mengantisipasi masalah ini. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum PAW melalui pembaruan norma, penyesuaian kewenangan antar lembaga, dan penguatan koordinasi antara partai politik, DPRD, dan KPU. Strategi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan kelangsungan fungsi representasi rakyat.

Actions (login required)

View Item