Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pekalongan

Aulia, Ilma (2025) Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521017_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1521017_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521017_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Namun dalam pelaksanaannya Disdukcapil Kab. Pekalongan masih ada permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan yang terjadi yakni kesalahan dalam penulisan nama dalam data kependudukan, ketepatan waktu, serta cara pelayanan yang kurang baik. Sehingga perlu penegakan dan akibat hukum tidak dilaksakannya AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kab. Pekalongan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan dan tidak dilaksakannya AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kab. Pekalongan. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum administrasi negara, terkait AUPB dalam pelayanan adminduk. Sehingga akan membangun teoritis secara akademis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik interaktif. Teknik interaktif meliputi mereduksi informasi, menyajikan informasi, serta menarik kesimpulan. Penegakan AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan belum optimal. Beberapa asas yang belum terpenuhi antara lain asas kecermatan karena kesalahan penulisan data, asas keterbukaan kurangnya informasi dan bahasa yang sulit dipahami, serta asas pelayanan yang baik petugas kurang responsif dan tidak ramah. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, kurangnya transparansi, dan menurunnya kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil.

Actions (login required)

View Item