Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Bahrul Ulum, Mukhammad (2025) Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518085_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1518085_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1518085_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bawaslu Kabupaten Pekalongan memegang peran strategis dalam memastikan keberhasilan pengawasan Sirekap dalam pilkada sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024. Mengenai Pengawasan sirekap di beberapa wilayah yang masih mengalami kendala menjadi penting untuk dianalisis, mengingat bahwa efektivitas pengawasan sangat menentukan integritas hasil Pilkada. Studi ini menjadi relevan karena dapat mengungkap sejauh mana Sirekap mendukung atau justru menghambat proses pengawasan Pilkada di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang salah satu jenis penelitian yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai “Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024”. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, sumber data bahan hukum primer yang digunakan antara lain, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pemilu, UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, PKPU terkait Sistem Informasi dan Rekapitulasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara seperti dengan tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi, khususnya Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 yang tertuang pada pasal 68 peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 ayat (1). Secara umum pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagaimana tertuang pada Pasal 7 bagian kedua. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung, pelaporan menggunakan aplikasi Siwaslih, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan rekapitulasi digital. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknis viii petugas, minimnya pelatihan, kendala infrastruktur jaringan, dan belum optimalnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta penguatan sistem koordinasi dan monitoring.

Actions (login required)

View Item