KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN PROVINSI DI RUAS JALAN KAJEN-KALIBENING

Sukmawati, Diana (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN PROVINSI DI RUAS JALAN KAJEN-KALIBENING. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H bdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text COVER BAB I-V D.pdf Download (1MB)
	Text FULL TEXT D.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)

Abstract

Penerangan jalan umum (PJU) memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya di malam hari. Namun, kondisi di ruas jalan provinsi Kajen–Kalibening menunjukkan minimnya penerangan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Padahal, kewenangan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum telah diatur pada regulasi yang ada. Permasalahan hukum timbul ketika pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta menawarkan solusi berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan gabungan antara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, masyarakat di Kecamatan Paninggaran, serta pelaku usaha lokal, dan dokumentasi. Data primer dikombinasikan dengan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan realisasi pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah provinsi. Minimnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi publik memperparah kondisi infrastruktur penerangan jalan umum. Akibatnya, hak masyarakat atas rasa aman terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegasan kewenangan dalam regulasi teknis, skema pembiayaan alternatif, pelibatan masyarakat, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan pelayanan publik. Kata Kunci: Good Governance, Penerangan Jalan Provinsi, Kabupaten Pekalongan.

Actions (login required)

View Item