PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor)

Sumaelan, Tedi (2025) PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 50123034 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (1MB)
	Text 50123034 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 50123034 - Lampiran.pdf Download (813kB)

Abstract

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, tidak hanya menunjukkan perubahan sosial yang signifikan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah pembagian harta gono-gini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bogor, terdapat 12.872 kasus perceraian antara tahun 2014 hingga 2025, dan sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif dalam mengambil keputusan hukum, namun setelah perceraian, sering kali muncul ketidakjelasan mengenai hak atas harta bersama. Meskipun pembagian harta gono-gini telah diatur dalam Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam, implementasinya di lapangan sering menemui hambatan, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dominasi pembuktian berbasis dokumen formal, serta adanya intervensi nilai-nilai adat dan keluarga besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan solusi hukum yang adil dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus di Kecamatan Tanah Sereal, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak istri yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas harta yang sebenarnya diperoleh bersama. Selain itu, kontribusi non-finansial, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, belum banyak diakui dalam proses pembagian harta. Teori Justice as Fairness dari John Rawls dan Double Movement dari Fazlur Rahman digunakan untuk menganalisis relevansi keadilan substantif dan kontekstual dalam kasus ini. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa harta gono-gini memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kontribusi riil, serta nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penulis merekomendasikan adanya pelatihan bagi mediator yang memahami secara menyeluruh ketiga sistem hukum positif, Islam, dan norma adat sehingga perlunya reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan substantif berbasis maqāṣid al-sharī‘ah.

Actions (login required)

View Item