Parliamentary Threshold Dalam Perolehan Suara Partai di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Anggoro, Ahmad Edi (2025) Parliamentary Threshold Dalam Perolehan Suara Partai di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519089_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519089_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Permasalahan fragmentasi partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan pada sistem multipartai di Indonesia memicu penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Sejak diberlakukan 2,5% pada Pemilu 2009 dan meningkat menjadi 4% pada UU No. 7 Tahun 2017, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian agar hanya partai dengan dukungan signifikan yang mendapatkan kursi DPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Ambang Batas Parlemen dalam UU No. 7/2017 dan menelaah pandangannya menurut prinsip Siyasah Dusturiyah dalam tradisi hukum Islam, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis berupa kajian normative dan empiris tentang keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip syura dalam demokrasi Islam, serta kegunaan praktis sebagai masukan kebijakan bagi pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan politik terkait implementasi ambang batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara yuridis sah dan didasarkan pada asas maslahah ‘ammah guna menciptakan stabilitas pemerintahan. Penerapannya terbukti mengurangi jumlah partai di parlemen dari 12 partai pada Pemilu 2014 menjadi 9 partai pada Pemilu 2019, meskipun menimbulkan konsekuensi meningkatnya jumlah suara hangus hingga lebih dari 13 juta suara. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik, tetapi berpotensi bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya aspek keadilan representasi dan hak politik rakyat. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, seperti mekanisme perwakilan alternatif bagi partai kecil, agar prinsip keadilan dan syura tetap terjaga tanpa mengorbankan efektivitas sistem pemerintahan.

Actions (login required)

View Item