Perlindungan Data Nasabah dalam Transaksi Digital pada Dompet Digital LinkAja Syariah

Fasya, Muhammad Zidan (2025) Perlindungan Data Nasabah dalam Transaksi Digital pada Dompet Digital LinkAja Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221024_Cover_bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1221024_Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221024_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)

Abstract

Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah lemahnya mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan saldo, transaksi pending, serta ketidakjelasan dalam sistem pengaduan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LinkAja Syariah terhadap nasabah serta meninjau akibat hukum dari kelalaian penyelenggara dalam menjamin keamanan data dan dana pengguna berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan memadukan analisis hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada lima responden pengguna LinkAja Syariah yang mengalami kerugian saldo dan permasalahan transaksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta kebijakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah LinkAja Syariah belum berjalan efektif, ditandai dengan lambannya respon customer service, kurangnya transparansi mekanisme Dompet Digital, serta lemahnya tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian pengguna. Berdasarkan hasil analisis, hal ini melanggar asas kepastian hukum dan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dan UU ITE. Selain itu, akibat hukum dari kelalaian ini mencakup potensi sengketa konsumen, menurunnya kepercayaan publik, serta ketidaksesuaian praktik penyelenggaraan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa116/DSN-MUI/IX/2017

Actions (login required)

View Item