Penegakan Hukum Putusan Dkpp No 90/Pke/Dkpp/V2024

Azazi, Firly Maulana (2025) Penegakan Hukum Putusan Dkpp No 90/Pke/Dkpp/V2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520027_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520027_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520027_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)

Abstract

Azazi, Firly Maulana. 2025. “Penegakan Hukum Putusan DKPP No 90/PKE/DKPP/V2024”. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan DKPP tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, serta menilai implikasi hukumnya terhadap sistem etik dan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, literatur hukum, serta teori keadilan John Rawls yang menekankan pada prinsip “justice as fairness.” Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum dan nilai keadilan dalam konteks penegakan etika penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan DKPP No. 90/V/2024 secara formal telah memenuhi aspek kepastian hukum dan prosedural sesuai dengan Peraturan DKPP. Namun, dari perspektif keadilan substantif menurut teori John Rawls, putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan karena belum sepenuhnya memenuhi asas fairness bagi semua pihak, khususnya terkait hak pembelaan dan proporsionalitas sanksi. Dari segi kemanfaatan hukum, putusan ini memberikan efek positif terhadap penguatan integritas lembaga penyelenggara pemilu, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian politik dan persepsi publik terhadap netralitas DKPP. Kesimpulannya, kemanfaatan putusan DKPP No. 90/V/2024 dapat dikatakan sudah sangat baik tapi mesti harus diperbaiki, karena walaupun memberikan manfaat bagi tegaknya etika penyelenggara pemilu, masih terdapat tantangan dalam penerapan keadilan yang seimbang antara aspek hukum, moral, dan politik. Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi terhadap mekanisme penegakan kode etik agar sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls .

Actions (login required)

View Item