Pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami perspektif Islamic Feminism (studi putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn)

Fikri, Ilham Khikmatul (2025) Pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami perspektif Islamic Feminism (studi putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121060_ Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121060_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121060_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Poligami sebagai praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait aspek keadilan dan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaksanaannya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasinya sering menimbulkan persoalan interpretasi, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut perspektif Islamic Feminism untuk memperkuat penerapan hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan Islamic Feminism. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum dengan teori-teori keadilan dan feminisme Islam sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan alasan substantif dalam pemberian izin poligami. Hakim lebih menekankan aspek formal seperti kemampuan ekonomi pemohon dan persetujuan istri pertama tanpa mempertimbangkan aspek keadilan emosional dan sosial. Dalam perspektif Islamic Feminism, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan kembali prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Tindakan hakim yang tidak terpaku pada teks hukum seharusnya diarahkan untuk memperluas ruang keadilan, bukan mengabaikannya. Oleh karena itu, Islamic Feminism menilai bahwa penerapan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan substantif sebagaimana tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu melindungi hak dan martabat perempuan.

Actions (login required)

View Item