Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik mukhabarah pada tanaman padi di desa Simpar kecamatan Bandar kabupaten Batang

Safitri, Laila (2020) Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik mukhabarah pada tanaman padi di desa Simpar kecamatan Bandar kabupaten Batang. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text Cover Hal I dan V.pdf Download (4MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Mukhabarah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dengan imbalan bagi hasil tertentu (prosentase) dari hasil panen. Mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzara’ah, namun keduanya memiliki perbedaan, dimana mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap lahan, sedangkan muzara’ah benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Dalam akad mukhabarah menurut Ulama Abu Hanifah, Syafi’iyah dan Zufar ibn Huzail tidak sah karena hasil panen belum diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafi dibolehkan dengan alasan akadnya cukup jelas yaitu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Sedangkan mengenai penanggungan kerugian menurut para ulama harus ditanggung oleh kedua pihak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melalui riset lapangan. penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan subyek penelitian pemilik lahan dan penggarap lahan. Data yang ada kemudian di analisis berdasarkan reduksi dan penyajian data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang umum. Hasil yang ada kemudian dianalisis berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah. Hasil penelitian dari praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan menggunakan sistem bagi hasil seperdua atau paronan. Namun dalam kerjasama pengelolaan lahan tersebut ketika mengalami kerugian, yang meananggung kerugian hanya salah satu, hal tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat-syarat mukhabarah, karena dalam praktiknya ketika mengalami kerugian yang menanggung hanya salah satu pihak . Sehingga dalam kerjasama tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) serta unsur ketidakadilan.

Actions (login required)

View Item