Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)

Nabila, Isnaeni Mutiara (2025) Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121007_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121007_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1121007_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (30MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi. Kasus tersebut menjadi menarik karena dalam amar putusannya, hakim tidak menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayahnya, padahal secara hukum anak tetap berhak atas pemenuhan kebutuhan hidup dari ayahnya meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta meninjau akibat hukumnya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni metode analisis data yang tidak hanya berfokus pada memahami apa yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi, diketahui bahwa hakim tidak menerapkan kewenangan ex officio untuk menetapkan nafkah anak. Sikap ini didasarkan pada pertimbangan yuridis-prosedural dan penerapan asas ultra petitum partium, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang dimohonkan dalam gugatan. Akibatnya, tidak terdapat kepastian hukum mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian, sehingga menimbulkan kerentanan bagi anak secara ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya kewenangan ex officio oleh hakim menyebabkan berkurangnya perlindungan hukum terhadap hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pelaksanaan kewenangan hakim melalui Perma atau SEMA, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, hakim seharusnya menggunakan kewenangan ex officio dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak dapat terwujud dalam praktik peradilan agama.

Actions (login required)

View Item