Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme Collaborative Governance Di Kabupaten Batang

Aini, Ulul (2025) Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme Collaborative Governance Di Kabupaten Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521089_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1521089_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521089_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kerja sama antar lembaga dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang melalui mekanisme collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang serta analisis dokumen hukum dan regulasi terkait.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di BAWASLU Kabupaten Batang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara dengan informan, dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berjalan efektif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan BAWASLU Kabupaten Batang Nomor 1842/HK.01.01/K.JT-03/11/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Nomor 044/HK.01.01/K.JT-03/19/2022, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2020. Penerapan prinsip collaborative governance di Kabupaten Batang tercermin melalui praktik partisipasi inklusif, transparansi, akuntabilitas, pengambilan keputusan bersama, dan komunikasi lintas lembaga yang solid.Studi kasus dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 menggambarkan koordinasi intensif antar lembaga dalam proses klarifikasi, penyidikan, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena alasan hukum dan kondisi kejiwaan pelaku. Kolaborasi antar lembaga berlangsung secara efektif meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu penanganan yang singkat, minimnya anggaran untuk ahli, serta rendahnya partisipasi masyarakat.Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum Pemilu melalui collaborative governance tidak hanya bergantung pada legitimasi kewenangan formal, tetapi juga pada sinergi, kepercayaan, dan komunikasi antarlembaga. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem informasi hukum antar lembaga direkomendasikan untuk mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.

Actions (login required)

View Item