Inkonsistensi Norma Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Mekanisme Ganti Rugi dan Pelaporan Konsumen di Indonesia.

Mubarok, Muh. Rizqon (2025) Inkonsistensi Norma Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Mekanisme Ganti Rugi dan Pelaporan Konsumen di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219107_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1219107_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 1219107_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan peraturan hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi melalui BPSK atau peradilan di tempat kedudukan konsumen, sedangkan Peraturan Pemerintah justru mengarahkan pelaporan kepada Menteri. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi peraturan hukum, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas perlindungan terhadap konsumen dalam konteks perdagangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, disertai penalaran hukum induktif-deduktif untuk menelaah serta menemukan solusi atas konflik peraturan antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan substansial antara Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai mekanisme ganti rugi dan pelaporan konsumen. Inkonsistensi ini bertentangan dengan asas hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum konsumen yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia.

Actions (login required)

View Item