Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)

Puspita, Dinar Devy (2025) Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121076_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121076_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text 1121076_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB) | Request a copy

Abstract

Mantan istri PNS yang ditinggal mati suami jika menikah kembali dengan laki-laki lain, sesuai Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 berakibat hilangnya tunjangan keluarga. Hal ini menciderai rasa keadilan karena akan berdampak pada hilangnya hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban ayah ketika masih hidup. Melalui metode penelitian yuridis empiris, aturan ini perlu ditinjau ulang untuk mengakomodir pemenuhan hak anak dari mantan PNS yang meninggal. Permasalahan muncul ketika interpretasi terhadap kewajiban nafkah anak kerap kali disalahartikan, sehingga dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mempelajari efektifitas hukum dalam kenyataan atau masyarakat dengan hasil wawancara terhadap mantan istri PNS yang mengalami kasus serupa serta menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta data wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tidak gugur karena perceraian maupun pernikahan kembali ibu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 yang menyebabkan terhentinya nafkah anak bertentangan dengan prinsip keadilan, asas perlindungan anak, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi terhadap PP No. 45 Tahun 1990 dengan menegaskan bahwa penghentian tunjangan hanya berlaku bagi mantan istri, bukan bagi anak. Pengadilan Agama juga perlu memperkuat implementasi putusan yang menjamin hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan status perkawinan ibu.

Actions (login required)

View Item