Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekalongan

Akmala, Diyan Fatra (2025) Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521121_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521121_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (653kB)
	Text 1521121_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan cerminan partisipasi rakyat dalam demokrasi, termasuk dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, tidak semua warga dapat berpartisipasi secara setara, salah satunya penyandang disabilitas intelektual. Di Kota Pekalongan, penyandang disabilitas intelektual masih menghadapi diskriminasi dalam pemungutan suara, seperti intervensi keluarga dan perlakuan tidak etis dari petugas pemilu. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan hak politik dan bertentangan dengan prinsip inklusivitas, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu 2024 di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis-empiris yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada KPU Kota Pekalongan dan penyandang disabilitas yang didampingi oleh keluarganya. Hasil penelitian mengindikasi bahwa, penyelenggara pemilu telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas intelektual, mencakup pendataan inklusif, fasilitas aksesibilitas, pelatihan petugas, dan materi sosialisasi yang disederhanakan. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada implementasi lapangan dan sensitivitas petugas terhadap kebutuhan khusus kelompok tersebut. Langkah krusial yang perlu ditingkatkan meliputi sosialisasi ramah disabilitas, pelatihan etika inklusivitas, serta evaluasi pasca pemilu secara partisipatif. Ke depan, strategi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas intelektual harus difokuskan pada penganut sistem berkelanjutan dan partisipatif, guna menjadikan pemilu sebagai arena demokrasi yang terbuka, setara, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Actions (login required)

View Item