Kepatuhan Hukum Produsen Muslim Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi Produk (Studi Pada Home Industry Makanan Skala Mikro Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Hilalisa, Nur (2025) Kepatuhan Hukum Produsen Muslim Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi Produk (Studi Pada Home Industry Makanan Skala Mikro Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221025_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (789kB)
	Text 1221025_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221025_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)

Abstract

Produsen makanan memiliki kewajiban menyampaikan keterangan yang jelas atas produksinya, yang berisi mengenai komposisi bahan baku, tanggal kadaluarsa, pemberian label halal, pemberian label informasi yang jelas, pemberian merek produk dan ijin edar dari BPOM dalam produknya yang harus tercantum pada label produk. Para produsen muslim Kecamatan Kedungwuni masih banyak yang belum mencantumkan keterangan yang jelas atas produksinya, padahal dalam “Undang undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7b” mengenai perlindungan konsumen, para produsen wajib memberikan informasi secara jelas atas barang produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum produsen makanan di Kecamatan Kedungwuni dalam memberikan informasi yang jelas pada produknya serta untuk akibat hokum produsen makanan yang tidak mencantumkan informasi yang jelas pada produknya. Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang bersumber dari produsen makanan di Kecamatan Kedungwuni. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang diberikan kepada 8 informan dengan 25 pertanyaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan hukum produsen masih kurang. Dari delapan produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Kedungwuni yang menjadi sampel penelitian, tidak ada produsen yang mematuhi hukum dengan mencantumkan komposisi bahan baku, tanggal kadaluarsa, pemberian label halal, pemberian label informasi yang jelas, pemberian merek produk dan ijin edar dari BPOM dalam produknya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan dan kurangnya pengawasan yang ketat terhadap produsen makanan industri rumah tangga membuat produsen tidak merasa takut akan terkena sanksi hukuman. Akibat hukum bagi produsen yang tidak mencantumkan informasi dengan jelas dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 62 Ayat (1) berbunyi: pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dendapaling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah. Selain sanksi pidana, produsen juga dapat dikenai sanksi administrative.

Actions (login required)

View Item