Praktik Penjualan Bbm Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

Furqon, Ahmad (2025) Praktik Penjualan Bbm Eceran Tanpa Izin Di Desa Kasimpar Dari Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221027_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1221027_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221027_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat Desa Kasimpar terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tinggi, namun mereka menghadapi kesenjangan infrastruktur karena jarak SPBU resmi terdekat sekitar 25 kilometer. Kondisi ini memunculkan praktik penjualan BBM eceran tanpa izin oleh warga, yang menciptakan konflik antara hukum positif (UU No. 22 Tahun 2001) yang melarangnya dan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penjualan BBM eceran di Desa Kasimpar, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan menganalisis praktik tersebut dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penjual dan konsumen di Desa Kasimpar, serta didukung oleh observasi dan data sekunder berupa dokumen hukum seperti UU Migas. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini didorong oleh tiga faktor: (1) kesenjangan infrastruktur berupa ketiadaan SPBU resmi yang menciptakan kekosongan pasar; (2) peluang ekonomi untuk menambah pendapatan; dan (3) tingkat pengetahuan hukum pedagang yang terbatas mengenai regulasi. Penjual mendapatkan pasokan melalui jasa perantara atau dengan menyedot BBM dari tangki motor pribadi. Konsumen secara sosial menerima harga yang lebih mahal dan memandang penjual eceran sangat krusial bagi mobilitas ekonomi, pariwisata, dan akses ke layanan vital. Dari perspektif Maqashid Syariah, praktik ini, meskipun ilegal secara formal, secara substantif selaras dengan tujuan syariat. Praktik ini memenuhi pemeliharaan harta (Hifdz al-Mal) dan pemeliharaan jiwa (Hifdz al-Nafs) pada tingkatan Hajiyyah (kebutuhan sekunder), karena ia menghilangkan kesulitan (masyaqqah) yang signifikan bagi masyarakat. Kemaslahatan (manfaat) yang ditimbulkan bersifat aktual dan kolektif, terbukti jauh lebih dominan daripada kemafsadatan (kerusakan) yang bersifat potensial dan individual. Menghilangkan praktik ini justru dinilai akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar, yakni terganggunya hajat hidup orang banyak.

Actions (login required)

View Item