Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Dina, Nofita (2025) Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221111_Cober,, BAb I dan BAB v.pdf Download (3MB)
	Text 1221111_full text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1221111_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah di Desa Klidang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, serta menganalisis implementasi prinsip keadilan Islam dalam praktik tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian hasil panen sama rata 50:50 tanpa memperhatikan besarnya biaya penggarapan maupun risiko kerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan penggarap sawah, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan deduktif, yaitu dengan menghubungkan teori keadilan dalam Islam dengan praktik bagi hasil yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Klidang Wetan menggunakan akad mukhabarah, di mana seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap, dan hasil panen dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap 50:50. Praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan Islam karena pembagian hasil tidak memperhatikan proporsi kontribusi modal dan tenaga kerja, serta tidak ada transparansi maupun kepastian hukum dalam perjanjian. Prinsip-prinsip keadilan seperti transparansi jangka waktu berakhirnya akad, transparansi biaya, nisbah bagi hasil proporsional, dan penanggungan risiko bersama belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keadilan Islam secara lebih menyeluruh agar sistem bagi hasil dapat berjalan adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kata kunci: Prinsip Keadilan, Bagi Hasil, Mukhabarah

Actions (login required)

View Item