Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan Non-Berjejaring di Kabupaten Pekalongan

Amirullah, Ahmad (2025) Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan Non-Berjejaring di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521122_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521122_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 1521122_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023. Permasalahan muncul karena masih terdapat toko swalayan non-berjejaring yang beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum perizinan, faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha, serta akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran perizinan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP, pelaku usaha non-berjejaring, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perizinan telah tersusun melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), implementasinya belum optimal. Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya aparatur pengawas, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya laporan dari masyarakat, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa secara substansi peraturan telah memadai; secara struktur, fungsi pengawasan belum berjalan maksimal; dan secara budaya hukum, kepatuhan pelaku usaha lebih bersifat sukarela daripada didorong kesadaran hukum. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Edwards, kendala implementasi terlihat pada aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi aparat yang lebih mengutamakan pembinaan, dan struktur birokrasi yang belum terintegrasi secara optimal. Akibat hukum bagi toko swalayan non-berjejaring yang tidak memenuhi perizinan bersifat potensial tetapi belum aktual. Secara normatif, Perda 7/2023 menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin bagi usaha yang telah terdaftar. Namun secara empiris, sanksi tersebut belum diterapkan secara tegas, dan pemerintah daerah lebih fokus pada pembinaan serta pendampingan pengurusan NIB melalui OSS. Kondisi ini menyebabkan tujuan Perda 7/2023 dalam mewujudkan ketertiban usaha dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Actions (login required)

View Item