Tradisi Merariq Pada Anak Dibawah Umur : Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak Di Lombok

Fadlilah, Ratna Nur (2025) Tradisi Merariq Pada Anak Dibawah Umur : Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak Di Lombok. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121038_Cover_bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121038_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121038_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)

Abstract

Tradisi Merariq merupakan warisan budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok yang dianggap sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab dalam membentuk ikatan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, muncul bentuk penyimpangan yang dikenal sebagai Merariq Kodeq, yaitu kawin lari yang melibatkan anak di bawah umur. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan antara praktik Merariq Kodeq dan prinsip perlindungan hak anak, serta menelaah implikasi yuridis dari pelaksanaannya terhadap masyarakat adat Sasak dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di masyarakat Lombok. Data diperoleh melalui wawancara daring dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat KUA, serta ditunjang oleh studi literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan teori Kearifan Lokal (Local Wisdom). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Merariq Kodeq telah menyimpang dari nilai asli Merariq yang menjunjung kehormatan dan kesukarelaan. Pelaksanaannya menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Dari perspektif hukum, Merariq Kodeq melanggar ketentuan usia minimal perkawinan dan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Namun, upaya penegakan hukum masih terkendala oleh faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah untuk mereformasi praktik adat agar tetap sejalan dengan perlindungan anak dan nilai kemanusiaan.

Actions (login required)

View Item