Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting

Maulana, Satria Affan (2025) Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521066_Bab I dan V.pdf Download (2MB)
	Text 1521066_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 1521066_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB) | Request a copy

Abstract

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah berupaya menanganinya melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam penegakan peraturan tersebut serta menilai sejauh mana koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program penurunan stunting. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan hukum administrasi daerah dan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Posyandu. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor utama penegakan hukum, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan tenaga kesehatan, serta belum adanya ketentuan sanksi yang mengikat. Meskipun demikian, peraturan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penurunan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi anak. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item