Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Rakhmawati, Sinta Silvina (2025) Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120152_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1120152_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1120152_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan antara dua Pengadilan Agama terhadap perkara izin poligami dengan kondisi faktual yang hampir serupa. Pengadilan Agama Brebes mengabulkan permohonan poligami meskipun hanya terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan serupa karena tidak terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) undang-undang yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk disparitas putusan tersebut, metode penafsiran hukum yang digunakan hakim, serta akibat hukumnya berdasarkan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan terjadi karena perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Hakim Pengadilan Agama Brebes menggunakan penafsiran teleologis dengan mempertimbangkan tujuan sosial dan kemaslahatan, sedangkan hakim Pengadilan Agama Pemalang menggunakan penafsiran gramatikal yang berpegang pada bunyi normatif undang-undang. Dari perspektif teori Gustav Radbruch, putusan Pengadilan Agama Brebes lebih menonjolkan nilai kemanfaatan, sementara Pengadilan Agama Pemalang lebih menonjolkan kepastian hukum. Akibat hukumnya, disparitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, penafsiran historis dinilai sebagai pendekatan yang ideal untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item