Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di Indonesia

Rakasiwi, Dista (2025) Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520008_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1520008_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520008_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya pengawasan terhadap media digital yang berpotensi melanggar nilai moral, etika, maupun hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia serta menilai akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan manfaat praktis sebagai dasar penguatan kewenangan lembaga pengawas media digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teori kewenangan Philipus M. Hadjon yang membedakan atribusi, delegasi, dan mandat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari kewenangan tersebut masih terdapat celah yang menyebabkan konten-konten negatif terlepas dari pengawasan sehingga diperlukan penguatan kewenangan pengawasan dari komdigi. Akibat hukumnya Adalah ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan lembaga.

Actions (login required)

View Item