Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan Kehamilan oleh Salah Satu Pihak (Studi putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg)

Iqbaludin, Muhamad (2025) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan Kehamilan oleh Salah Satu Pihak (Studi putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121098_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121098_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 1121098_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Perceraian akibat penolakan kehamilan menjadi salah satu bentuk perkara yang menunjukkan kompleksitas hubungan rumah tangga dan penerapan hukum keluarga Islam. Dalam perkara Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, suami menolak kehamilan istri hingga menimbulkan pertengkaran dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, serta implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan setelah perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama untuk memperkuat analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan. Hasil penelitian Berdasarkan teori keadilan substantif, hukum progresif, dan penemuan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg telah menerapkan hukum secara substantif dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana sejalan dengan prinsip maqashid al-syari‘ah. Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan moral para pihak demi melindungi hak serta martabat istri. Sementara itu, implikasi hukum terhadap anak pasca perceraian menunjukkan bahwa penolakan kehamilan oleh suami tidak memengaruhi status hukum anak. Anak tetap diakui sebagai anak sah dengan hak nasab, waris, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip keadilan dalam maqashid al-syari‘ah.

Actions (login required)

View Item