Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Reza, Dimas Aghisna (2025) Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221060_Cover_bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1221060_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221060_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)

Abstract

Kabupaten Batang, sebagai wilayah pesisir dengan potensi perikanan yang tinggi, memiliki industri galangan kapal yang tumbuh subur. Namun, praktik perjanjian pembuatan kapal/perahu di komunitas ini secara turun-temurun didominasi oleh perjanjian lisan atau tidak tertulis. Praktik yang dilandasi oleh faktor kepercayaan yang kuat dan tradisi komunal ini secara inheren menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan. Kerentanan ini berfokus pada kesulitan pembuktian rincian kesepakatan saat terjadi wanprestasi (ingkar janji), yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan mengancam stabilitas ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemilik galangan kapal, pemesan perahu, serta tokoh yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Data sekunder diperoleh dari studi literatur hukum, KUHPerdata, dan literatur Fiqh Muamalah, khususnya konsep-konsep Al-Shulh. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan norma-norma hukum. Ditemukan bahwa bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan penyelesaian oleh galangan kapal (melanggar jangka waktu) dan keterlambatan pembayaran (melanggar termin) oleh pemesan perahu. Sebagai respons, mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan didominasi oleh jalur non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan (Al-Shulh), karena ketiadaan bukti tertulis membuat upaya gugatan formal dianggap berisiko tinggi dan tidak efisien. Secara hukum positif, perjanjian lisan diakui sah (Pasal 1320 KUHPerdata), namun secara praktis sangat lemah dalam pembuktian (Pasal 1866). Di sisi lain, dalam Hukum Islam meskipun wanprestasi melanggar prinsip amanah, metode penyelesaian aṣ-ṣulḥ yang diterapkan komunitas pesisir dinilai selaras dengan etika Fiqh Muamalah dalam mengutamakan perdamaian dan toleransi. Diperlukan intervensi berupa edukasi dan standarisasi dokumentasi perjanjian sederhana sebagai mitigasi risiko dan penjamin kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item