Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl Dalam Perkara Izin Poligami

Muhammad, Ismayudi Pratama (2025) Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl Dalam Perkara Izin Poligami. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121127_COVER, BAB I dan BAB V.pdf Download (6MB)
	Text 1121127_Ful Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 1121127_LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Muhamad Ismayudi Pratama, NIM. 1121127, 2025,“Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl Dalam Perkara Izin Poligami”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H. Perkara izin poligami merupakan salah satu bentuk perkara keperdataan di Pengadilan Agama yang sering menimbulkan persoalan penafsiran hukum, terutama ketika Hakim memperluas ruang lingkup pemeriksaan setempat (descente). Dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl, majelis Hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi istri pertama untuk menilai kemampuan suami berlaku adil. Langkah tersebut menunjukkan adanya penerapan penafsiran teologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan moral dan nilai keadilan substantif. Namun, tindakan ini menimbulkan persoalan yuridis karena pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata hanya diperuntukkan bagi objek sengketa, bukan subjek hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, Bapak Eko Kusdiyanto, S.H., untuk memperkuat data empiris. Analisis dilakukan menggunakan teori penafsiran hukum (teologis dan sistematis) dan teori pembuktian guna menilai kesesuaian penerapan pemeriksaan setempat dengan sistem hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara ini menggunakan penafsiran teologis dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif, namun pendekatan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum acara yang berlaku. Tindakan Hakim memperluas objek pemeriksaan setempat terhadap subjek hukum menimbulkan akibat hukum terhadap sistem pembuktian, yaitu munculnya ketidakpastian dan potensi disparitas penerapan hukum. Seharusnya, Hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan tetap menjaga harmonisasi antara Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 164 HIR agar kebenaran materiil dapat tercapai tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dalam proses peradilan. Kata kunci: Penafsiran Hakim, Pemeriksaan Setempat, Izin Poligami, Hukum Acara Perdata.

Actions (login required)

View Item