Pengawasan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan

Fadilah, Dewi Arum (2025) Pengawasan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521111_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521111_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521111_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan BUMN masih menghadapi tantangan terkait pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan tata kelola keuangan BUMN berdasarkan konsep negara kesejahteraan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan efektivitas pengawasan guna mendukung tata kelola yang baik dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan dan literatur terkait tata kelola keuangan, pengawasan, konsep negara kesejahteraan, serta prinsip Good Corporate Governance (GCG). Analisis data dilakukan secara preskriptif-deduktif yakni menarik kesimpulan dari konsep umum hukum dan teori negara kesejahteraan menuju ke sistem pengawasan tata kelola keuangan BUMN secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tata kelola keuangan BUMN dilaksanakan secara komprehensif melalui pengawasan internal yang melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, serta pengawasan eksternal oleh BPK, DPR dan KPK yang itu diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri BUMN. Adapun mekanisme pengawasan menggunakan pendekatan manjemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG) yang itu bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi pada fungsi sosial negara kesejahteraan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

Actions (login required)

View Item