Perlindungan Hukum Dalam Praktik Fintech Syariah

Fadilah, Zulfikri (2025) Perlindungan Hukum Dalam Praktik Fintech Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221076_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1221076_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221076_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah fintech syariah serta implikasi hukum bagi perusahaan fintech syariah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasabah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip hukum positif dan syariah dapat bersinergi dalam melindungi hak-hak nasabah serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem fintech syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan OJK, serta bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif deduktif, yaitu menjabarkan norma hukum yang berlaku kemudian menarik kesimpulan khusus terhadap fenomena tanggung jawab hukum fintech syariah berdasarkan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah fintech syariah terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan klausula baku, transparansi informasi, dan mekanisme informed consent sesuai hukum positif dan prinsip syariah seperti tawazun dan shidq, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme pengaduan internal, LAPS, Basyarnas, atau jalur pengadilan. Sementara itu, fintech syariah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat dikenai sanksi perdata, administratif, pidana, serta sanksi syariah, yang meliputi ganti rugi, pencabutan izin, hingga ketidaksahan akad. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi khusus fintech syariah agar tercipta kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item