Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)

Faradifa, Anggelika Putri (2025) Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521097_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521097_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521097_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)

Abstract

Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023. Sebelumnya, pelaksanaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 yang mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Adanya perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan dinamika politik hukum daerah dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan desa dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik. Regulasi baru ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum dan politik hukum di balik perubahan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari perubahan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 menjadi Nomor 66 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran politik hukum daerah dari pendekatan regulatif dan administratif menuju pendekatan adaptif dan partisipatif. Perubahan ini memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri, transparan, dan akuntabel dalam mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, regulasi baru mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap prinsip good governance dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, perubahan tersebut mencerminkan arah politik hukum yang progresif, menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan desa berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item