Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)

Arzakiyah, Dini (2026) Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H bdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521050_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521050_Full Text.pdf Download (4MB)
	Text 1521050_Lampiran.pdf Download (20kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan tujuan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menjelaskan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 dan Untuk mengetahui apa strategi pemerintah dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dan teknik pengumpulan data Investarisasi Bahan Hukum, Identifikasi Bahan Hukum, dan Klasifikasi Bahan Hukum. dengan adanya alat tersebut mampu menjawab akar permasalahan dari skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif HAM, strategi tersebut merupakan bentuk kewajiban negara dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) hak atas pendidikan. Kebijakan ini bersifat universal karena ditujukan bagi seluruh warga usia sekolah, namun juga mengandung unsur afirmatif melalui pemberian bantuan khusus kepada kelompok rentan guna menjamin prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Kesimpulannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, sehingga menimbulkan akibat hukum.

Actions (login required)

View Item