Politik Hukum Pengkuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat

Krismawati, Wulan (2026) Politik Hukum Pengkuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521043_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (896kB)
	Text 1521043_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521043_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) serta menganalisisnya dalam konteks politik hukum di Indonesia. MHA merupakan bagian dari keragaman bangsa yang eksistensinya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat dan belum diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU MHA memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk menjamin pengakuan atas hak-hak MHA, termasuk hak ulayat, kelembagaan adat, dan kebebasan berkeyakinan. Namun, tantangan politik dan tumpang tindih regulasi menjadi penghambat utama dalam realisasi RUU tersebut. Dalam konteks politik hukum, pengakuan terhadap MHA belum menjadi agenda prioritas, terbukti dari lambannya pengesahan RUU MHA sejak masuk Prolegnas 2012. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan reformasi hukum yang berpihak pada masyarakat adat. RUU MHA diharapkan menjadi instrumen yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjamin keberlanjutan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Actions (login required)

View Item