Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

litdin, Musafer Nurul (2026) Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120135_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1120135_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1120135_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (872kB)

Abstract

Nikah paksa masih menjadi fenomena yang terjadi di beberapa wilayah pedesaan, termasuk di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Praktik ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti tradisi keluarga, pertimbangan nasab, kondisi ekonomi, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang idealnya dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai agar tujuan pernikahan berupa terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Dalam diskursus fikih klasik terdapat konsep wali mujbir yang memberikan kewenangan kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan secara tegas dari yang bersangkutan. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana praktik nikah paksa yang terjadi di masyarakat dipandang dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pasangan yang menjalani nikah paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah paksa di Desa Karangjambu secara hukum Islam dinilai sah karena dilaksanakan oleh wali mujbir dan memenuhi rukun serta syarat pernikahan. Dalam perspektif etika hukum Islam, persetujuan calon mempelai tetap menjadi prinsip penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan nikah paksa didukung oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang baik, sikap saling menerima, tanggung jawab, serta penguatan nilai�nilai agama. Faktor yang menghambat keharmonisan antara lain kurangnya kesiapan mental dalam menjalani pernikahan, emosi yang belum stabil, serta komunikasi yang kurang terbuka pada awal kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga pada pasangan nikah paksa berkembang melalui proses adaptasi dan kemampuan pasangan dalam menjalankan peran rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Actions (login required)

View Item