Pengawasan Sistem Merit Pasca Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 (Studi Promosi Jabatan pada Pemerintah Kota Pekalongan)

Zahrotun, Salsa (2026) Pengawasan Sistem Merit Pasca Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 (Studi Promosi Jabatan pada Pemerintah Kota Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322116_COVER_BAB I & V.pdf Download (3MB)
	Text 10322116_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322116_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengawasan sistem merit merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang profesional, objektif, dan akuntabel. Pengawasan terhadap penerapan sistem merit sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen, namun pembubaran KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan serta efektivitas mekanisme pengawasan sistem merit, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengawasan sistem merit pasca pembubaran KASN serta implementasi pengawasan sistem merit dalam promosi jabatan ASN di Pemerintah Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan serta studi dokumen terkait pengisian jabatan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan sistem merit pasca pembubaran KASN dialihkan kepada Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena lembaga yang menyusun kebijakan juga menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, implementasi pengawasan sistem merit dalam promosi jabatan ASN di Pemerintah Kota Pekalongan pasca pembubaran KASN belum sepenuhnya optimal dalam menjaga objektivitas dan transparansi proses promosi jabatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta pengaturan kelembagaan yang lebih jelas untuk menjamin konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item