PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR DI BMT MITRA UMAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Suryani, Agnes Dian (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR DI BMT MITRA UMAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219085_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1219085_Full Text 2.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1219085_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (746kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya fenomena krisis likuiditas dan gagal bayar pada BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur sejak awal tahun 2024, yang mengakibatkan tertahannya dana simpanan nasabah. Kondisi ini mencerminkan adanya risiko finansial yang mengancam hak-hak ekonomi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus gagal bayar simpanan nasabah di BMT Mitra Umat serta mengidentifikasi faktor faktor yang menghambat implementasi perlindungan konsumen tersebut. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai mitigasi risiko gagal bayar dan penguatan hak konsumen pada lembaga keuangan mikro syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berfokus pada BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT dan nasabah yang terdampak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan dan dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan realitas perlindungan konsumen di lapangan dan menyinkronkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis di BMT Mitra Umat disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur likuiditas (mismatch) dan tingginya angka pembiayaan bermasalah, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan psikologis nasabah. Perlindungan hukum belum berjalan optimal karena adanya ketimpangan posisi tawar antara lembaga dan nasabah serta lemahnya manajemen risiko. Kendala utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya transparansi dari pihak manajemen, serta sulitnya akses penyelesaian sengketa yang efektif. Akibatnya, pemenuhan hak-hak nasabah baru sebatas aturan tertulis (law in the books) dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik nyata (law in action).

Actions (login required)

View Item