PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TSURAYA, GHINA (2026) PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322015-COVER BAB l&V.pdf Download (1MB)
	Text 10322015_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322015_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Permasalahan ini muncul karena ketentuan mengenai pengunduran diri calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengandung potensi multitafsir yang dapat berdampak pada mekanisme penggantian calon terpilih dan berimplikasi terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif melalui pendekatan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap frasa “mengundurkan diri” dengan menambahkan makna bahwa pengunduran diri hanya dapat dibenarkan sepanjang dilakukan karena adanya penugasan dari negara. Namun demikian, penafsiran tersebut tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai batasan maupun kriteria “penugasan dari negara”, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, putusan tersebut di satu sisi berupaya menjaga prinsip kedaulatan rakyat, namun di sisi lain belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih menyisakan kekaburan norma yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item