PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PEKALONGAN)

Ramadhani, Jasmine (2026) PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PEKALONGAN). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219044_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 1219044_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 1219044_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (916kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem payroll di Kota Pekalongan serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada besarnya potensi zakat profesi ASN di Kota Pekalongan yang berjumlah 3.091 orang serta diterapkannya kebijakan pemotongan zakat melalui sistem payroll berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 451.12/1434. Sistem ini memungkinkan pemotongan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto ASN yang telah mencapai nisab setara 85 gram emas per tahun dan disalurkan melalui BAZNAS Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekalongan, bendahara instansi, dan ASN, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, literatur fiqh zakat, serta dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll di Kota Pekalongan telah berjalan secara administratif dan terintegrasi dengan sistem penggajian instansi. Pemotongan dilakukan setiap bulan oleh bendahara instansi dan disetorkan kepada BAZNAS Kota Pekalongan. Dari perspektif hukum Islam, sistem payroll diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip kerelaan (ridha) muzakki, kejelasan nisab, ketentuan kadar 2,5%, serta adanya niat dalam pelaksanaan zakat. Landasan hukumnya merujuk pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi ASN melalui sistem payroll di Kota Pekalongan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar kesadaran dan partisipasi ASN semakin optimal.

Actions (login required)

View Item