Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Rohman, M Luthfi Maulana (2026) Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122049_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10122049_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10122049_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengangkatan anak secara informal telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Praktik ini dijalankan melalui kesepakatan kekeluargaan antara pihak keluarga kandung dan keluarga angkat tanpa melalui prosedur hukum formal berupa penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun dalam mempraktikkan pengangkatan anak secara informal, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhinya beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam keluarga pelaksana pengangkatan anak, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), dan perangkat pemerintah desa di Kecamatan Talun, dengan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling. Analisis data menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman dan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum pengangkatan anak di Kecamatan Talun didominasi oleh mekanisme informal berbasis nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan solidaritas sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun, dengan legitimasi sosial yang dibangun melalui musyawarah antarkeluarga yang disaksikan tokoh masyarakat atau perangkat desa. Terdapat lima faktor sosial yang memengaruhi budaya hukum tersebut, yaitu keterbatasan ekonomi keluarga kandung, kuatnya ikatan kekerabatan dan nilai tepo seliro, minimnya pengetahuan terhadap prosedur hukum formal, kepercayaan spiritual tentang pancingan, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum formal. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan status hukum anak angkat, tidak optimalnya penerapan wasiat wajibah, permasalahan perwalian dalam pernikahan bagi anak angkat perempuan, serta lemahnya perlindungan hukum negara terhadap hak-hak anak angkat.

Actions (login required)

View Item