Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)

Dzaqi, R. Tegar Dwi Nabil (2026) Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 521086_COVER BAB I - V.pdf Download (3MB)
	Text 521086_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 521086_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh pengembangan kapasitas. Di Desa Jebed Utara, ketentuan tersebut telah diketahui, tetapi belum diwujudkan secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan upaya peningkatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Jebed Utara, serta melalui analisis dokumen terkait, khususnya APBDes. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dan perspektif fiqh siyasah dusturiyyah sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma tentang pengembangan kapasitas anggota BPD di Desa Jebed Utara belum berjalan efektif. Kegiatan pengembangan kapasitas hanya terlaksana secara insidental, yaitu bimbingan teknis pada tahun 2022, studi banding pada tahun 2023, dan bimbingan teknis pada tahun 2024 dengan peserta terbatas, sedangkan pada tahun 2025 tidak ada program khusus bagi BPD. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh tidak adanya alokasi anggaran dalam APBDes 2025, belum diprioritaskannya program pengembangan kapasitas BPD, lemahnya pembinaan dari pemerintah diatas desa, serta belum meratanya pemahaman teknis anggota BPD. Upaya peningkatan efektivitas dapat dilakukan melalui pengintegrasianprogram ke dalam RKPDes dan APBDes, penguatan koordinasi, sertapola belajar internal BPD. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyyah, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, kafa’ah,syura, mas’uliyyah, dan maslahah.

Actions (login required)

View Item