Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Nasdem Dan Kpu Di Kpu Kota Tegal Tahun 2018

Inayah, Indri Al (2026) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Nasdem Dan Kpu Di Kpu Kota Tegal Tahun 2018. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520013 _ BAB 1 & BAB V (1).pdf Download (7MB)
	Text 1520013 _ FULL TEXT (1).pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text 1520013 _ LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme resolusi sengketa administratif antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal terkait keterlambatan pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilu 2019, sekaligus menganalisis dampak yuridisnya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Sebagai pilar utama kedaulatan rakyat, pemilihan umum menuntut pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, meski dalam pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada friksi kepentingan antara peserta dan lembaga penyelenggara. Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dan sosiologi hukum guna membedah korelasi antara norma hukum tertulis (law in books) dengan realitas implementasinya di lapangan (law in action). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam bersama praktisi hukum di Bawaslu Kota Tegal serta observasi partisipatif, yang diperkuat dengan data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Analisis deskriptif analitis digunakan untuk mengurai dinamika penyelesaian konflik secara komprehensif. Hasil penelitian menegaskan bahwa sengketa antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal diselesaikan melalui otoritas Bawaslu yang memosisikan mediasi sebagai tahapan imperatif sebelum memasuki fase adjudikasi. Keberhasilan proses mediasi pada kasus LADK ini tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, melainkan sangat dipengaruhi oleh variabel sosiologis seperti kapasitas manajerial mediator dan harmonisasi komunikasi antarlembaga. Secara yuridis, penyelesaian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mengukuhkan peran Bawaslu sebagai penyedia Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mampu mewujudkan keadilan substansial. Peneliti merekomendasikan perlunya xi sinkronisasi regulasi antara PKPU dan Perbawaslu guna menjamin standar penyelesaian sengketa yang konsisten dan transparan di masa depan.

Actions (login required)

View Item