Konflik Norma Dalam Jaminan Kebebasan Berkesenian Di Indonesia

Sidqiyani, Umu (2026) Konflik Norma Dalam Jaminan Kebebasan Berkesenian Di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322061_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10322061_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322061_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara jaminan kebebasan berkesenian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan tersebut. Sejumlah norma yang bermasalah antara lain Pasal 28 ayat (2), Pasal 27A, dan Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 218 dan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan sensor dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Norma-norma tersebut bersifat multitafsir, tidak memiliki batasan yang jelas, dan berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap ekspresi artistik. Hal ini tercermin dalam kasus Riezky Kabah, di mana ekspresi artistik yang disampaikan melalui media digital justru dinilai melanggar hukum dan berujung pada pemidanaan, sehingga menunjukkan adanya penerapan norma yang problematis. Kondisi tersebut menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum bagi pelaku seni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berkesenian dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk dan implikasi konflik norma yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma terjadi akibat disharmoni antara norma yang menjamin kebebasan berekspresi dengan norma pembatas yang tidak jelas dan tidak proporsional, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar pembatasan kebebasan berkesenian dilakukan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

Actions (login required)

View Item