Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024

Ahmiyya, Lahiqatin Nuur (2026) Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H bdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520090_Bab_I_dan_Bab_V[1].pdf Download (2MB)
	Text 1520090_Full_Text[1].pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1520090_Lampiran[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian telah diatur secara normatif dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kekuasaan antarlembaga negara yang memengaruhi proses pengisian jabatan pimpinan KPK serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan politik yang menyebabkan terjadinya kebuntuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual dan pendekatan kasus. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan politik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah norma dalam regulasi saat ini, yaitu ketiadaan batas waktu yang mengikat bagi Presiden untuk menetapkan pimpinan pengganti, yang berpotensi mendegradasi prinsip kolektif-kolegial dan legitimasi operasional KPK. Akibat hukum dari kekosongan ini meliputi munculnya ketidakpastian hukum, stagnasi penanganan kasus korupsi besar, serta pelemahan independensi lembaga akibat ruang diskresi politik yang terlalu luas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi dengan menetapkan batas waktu maksimal pengangkatan pimpinan dan mekanisme pelaksana tugas otomatis guna menjamin continuity of government dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item