Perbandingan Legal Standing Dalam Judicial Review Antara Negara Indonesia dan Mongolia

Fitrian, Rani Alis (2026) Perbandingan Legal Standing Dalam Judicial Review Antara Negara Indonesia dan Mongolia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322030_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322030_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 10322030_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konsep legal standing dalam mekanisme judicial review antara Indonesia dan Mongolia, khususnya dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan konstitusional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan kedudukan hukum pemohon, di mana Indonesia cenderung membatasi hanya kepada warga negara Indonesia, sementara Mongolia mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan akses kepada warga negara asing dan bahkan individu tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implikasi dari kedua sistem tersebut dalam menjamin perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia dan Mongolia, serta bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik analisis komparatif (comparative legal analysis) guna mengkaji persamaan dan perbedaan serta implikasi dari pengaturan legal standing dalam judicial review di kedua negara dengan menggunakan teori perbandingan hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep legal standing di Indonesia, dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan x adanya kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan spesifik, serta membatasi subjek pemohon hanya pada warga negara Indonesia, badan hukum, masyarakat hukum adat, dan lembaga negara. Sebaliknya, Mongolia melalui Constitutional Tsets memberikan ruang yang lebih luas dengan mengakui hak setiap orang, termasuk warga negara asing, untuk mengajukan permohonan apabila terdapat dugaan pelanggaran konstitusi. Perbedaan pengaturan legal standing tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia karena syarat kerugian konstitusional yang ketat dan pembatasan subjek pemohon, sedangkan di Constitutional Tsets Mongolia akses yang lebih terbuka memungkinkan partisipasi yang lebih luas serta pengawasan konstitusi yang lebih inklusif, preventif, dan responsif terhadap pelanggaran hak.Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pengaturan legal standing di Indonesia agar lebih adaptif dan inklusif, sejalan dengan perkembangan global serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, guna memperluas akses keadilan konstitusional secara lebih demokratis.

Actions (login required)

View Item