Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (Dd) Tahun 2024 Di Desa Kesesi Pekalongan

Muhyasin, Ridho (2026) Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (Dd) Tahun 2024 Di Desa Kesesi Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322050_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322050_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322050_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam mengawasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan bagaimana penegakan hukum ini berdampak pada proses pembangunan desa. Studi ini didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang berkaitan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, pengawasannya masih kurang efektif. Penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian ini dikumpulkan dengan melihat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kepustakaan, dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum Desa Kesesi belum berfungsi dengan baik untuk memantau penggunaan Dana Desa (DD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan, dan inspektorat daerah masih memiliki pengawasan yang lebih berfokus pada pemeriksaan administratif daripada pengawasan substantif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dari perspektif struktur hukum. Dari segi substansi hukum, berbagai undang-undang telah mengatur Dana Desa (DD), tetapi belum diterapkan secara efektif. Sementara itu, dari segi budaya hukum, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) masih kurang, yang berarti pengawasan pembangunan desa belum efektif. Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) gagal, yang berdampak negatif pada kemajuan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Actions (login required)

View Item