Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Dpr Nomor 1 Tahun 2025)

Roshifah, Rosyidatur (2026) Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan Dpr Nomor 1 Tahun 2025). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322064_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322064_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322064_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif prinsip negara hukum. Permasalahan penelitian difokuskan pada Perluasan dan akibat hukum kewenangan tersebut dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluasi berkala DPR mengalami perluasan yang awalnya hanya memberikan pertimbangan atau konsultasi berubah menjadi evaluasi berkala terhadap calon yang ditetapkan pada rapat paripurna. Serta kewenangan DPR ini memiliki problematika dari aspek legalitas karena tidak didasarkan pada atribusi undang-undang yang tegas dan hanya bersumber pada norma internal DPR, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan. Dari aspek kepastian hukum, pengaturan evaluasi berkala tidak memberikan kejelasan mengenai subjek yang dapat dievaluasi, prosedur pelaksanaan, indikator penilaian, maupun jangka waktu evaluasi, serta dalam praktiknya baru diterapkan terhadap DKPP meskipun secara normatif terdapat beberapa pejabat publik lain yang berpotensi termasuk dalam cakupan evaluasi. Kondisi tersebut menimbulkan hilangnya ketidakpastian norma dan membuka penerapan yang selektif. Selanjutnya, dari perspektif pemisahan dan pembatasan kekuasaan, pelaksanaan evaluasi berkala berpotensi menimbulkan ekspansi kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan DPR terhadap lembaga negara lain, khususnya lembaga independen dan kekuasaan kehakiman, sehingga berisiko mendistorsi keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Actions (login required)

View Item