Perbandingan Regulasi Sertifikasi Halal Antara Indonesia Dan Malaysia

Sholekhah, Fadhilatus (2026) Perbandingan Regulasi Sertifikasi Halal Antara Indonesia Dan Malaysia. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222085_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10222085_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10222085_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kerangka regulasi sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan implementasi teknis kelembagaannya. Fokus utama penelitian ini diformulasikan untuk membedah transformasi regulasi pasca-pemberlakuan UU Cipta Kerja di Indonesia, sekaligus mengkaji tingkat keberterimaan standar Malaysia di kancah global. Guna mengupas permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data primer diperoleh melalui penelaahan normatif terhadap UU No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk konteks Indonesia, serta Trade Descriptions Act 2011 untuk konteks negara Malaysia. Hasil penelitian memetakan adanya perbedaan paradigma hukum yang cukup kontras antara kedua negara. Pada aspek kerangka regulasi (RM 1), Indonesia menerapkan sistem mandatory (wajib) di bawah kendali tripartit (BPJPH, LPH, dan MUI) yang progresif namun sarat tantangan birokrasi transisi. Sebaliknya, Malaysia kukuh mempertahankan sistem voluntary (sukarela) terpusat pada JAKIM. Sistem sukarela ini diikat oleh penegakan hukum pidana represif melalui Trade Descriptions Act 2011, sehingga efektif menstimulasi kesadaran pasar secara mandiri (market-driven). Selanjutnya pada aspek standar teknis kelembagaan (RM 2), ekosistem standar Malaysia (MS 1500, MS 2200, MS 2400) terbukti jauh lebih matang. Standar tersebut telah terintegrasi penuh dalam sistem standardisasi nasional serta rantai pasok logistik global melalui perluasan jaringan Mutual Recognition Agreement (MRA). Sementara itu, standar teknis Indonesia (HAS 23000 dan SNI Halal) hingga kini masih berada dalam tahap harmonisasi birokrasi lintas sektoral. Ditinjau dari sudut pandang Maqashid Asy-Syariah, model Indonesia menitikberatkan pada aspek perluasan kuantitas proteksi pasar (hifdz al-din), sedangkan Malaysia unggul dalam aspek pendalaman mutu kualitas industri (hifdz al-nafs). Konsekuensinya, penguatan sinkronisasi kelembagaan dan efisiensi birokrasi di Indonesia dinilai sangat mendesak demi memacu kredibilitas standar global tanpa mengeliminasi karakteristik hukum progresif domestik.

Actions (login required)

View Item